1. Gugatan Praperadilan antara pihak pemohon Darmanto Effendisumber: https://daerah.tvrinews.com/berita/tc1e4w2-sidang-gugatan-praperadilan-darmanto-effendi-kembali-digelar-di-pn-palembang#2. Kasus Penganiayaan Seorang Kakak Kepada Adiknya Sumber: https://palembang.tribunnews.com/2022/01/13/wanita-di-palembang-dipukul-kakak-gara-gara-sarang-walet-3-tahun-lalu-berharap-direspon-polisi  Kasus tindak pidana khusus Sertifikasi

Anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi merupakan generasi bangsa di masa yang akan datang. Sehingga, penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak.  Sistem peradilan pidana anak intinya mengutamakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Yang mana kemudian muncul istilah

Uji Sertifikasi Likuidator Tanggal 20 September 2025 Previous Next Pelatihan di LEMHANAS RI pada Tanggal 28 Maret 2023 Kepala Bantuan Hukum di Persatuan Umat Budha Indonesia

Kantor Hukum Supendi, S.H., M.H. sangat aktif berkegiatan. Anda dapat melihat banyaknya kegiatan kami melalui tombol shortcut di samping: Kegiatan persidangan kegiatan non-persidangan bersama mahasiswa

Kegiatan bersama Mahasiswa Sekolah Tinggi iImu Hukum Sumpah Pemuda Palembang (23 Januari 2024) Kegiatan bersama Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang (14 September 2022) Kegiatan bersama mahasiswa UNSRI (8 Juni 2024)

Perpajakan dan kepabeanan merupakan dua aspek penting dalam sistem administrasi negara yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara dan kegiatan ekonomi. Perpajakan adalah sistem pengenaan kontribusi wajib kepada masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kepentingan publik. Praktik perpajakan mencakup pemahaman mengenai jenis-jenis pajak, kewajiban perpajakan, perencanaan pajak (tax planning), pelaporan pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, kepabeanan mengatur lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean (terutama impor dan ekspor), termasuk pengenaan bea masuk, bea keluar, serta pengawasan terhadap barang-barang tertentu. Praktik kepabeanan mencakup proses administrasi dokumen, klasifikasi barang, perhitungan

Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara untuk mengatur ketentuan mengenai pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan, maupun perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang. Tak hanya itu, hukum pidana juga mengatur ketentuan mengenai bagaimana pengenaan dan penerapan pidana terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya Kitab Undang-Undang HukumPidana (Wetboek van Strafrecht) atau yang sering disebut dengan KUHP. Dalam bidang praktek hukum pidana, Kantor Hukum Supendi, S.H., M.H. sudah berkomitmen dan berpengalaman dalam menangani kasus pada lingkup hukum pidana. Kantor kami telah berpengalaman menangani berbagai perkara pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus,

1. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PUPR Kab OKU sumber: https://www.instagram.com/reel/DK3okyNzYsz/?igsh=OTRuY3IxY2MxcWpj   2. Tindak Pidana Korupsi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan   sumber: https://daerah.tvrinews.com/berita/tdlxvkg-staf-pribadi-kadisnakertrans-sumsel-dituntut-4-tahun-penjara link lainnya: https://www.instagram.com/reel/DLEbOIZTdcw/?igsh=bjdsNm9wY2Iza3Fk   3. Tindak Pidana Korupsi dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, dalam proyek pembangunan fasilitas olahraga lapangan bola mini di Kabupaten Ogan Ilir (OI) tahun anggaran 2015 Sumber: [https://mattanews.co/korupsi-lapangan-bola-12-terdakwa-divonis-1-tahun-kontraktor-divonis-4-tahun/]   4. Kasus Korupsi Penerimaan Hadiah atau Janji atas Pengerjaan Proyek Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Sumber: https://sumsel.antaranews.com/berita/663113/jaksa-kpk-tuntut-15-anggota-dprd-muara-enim-4-dan-55-tahun-penjara 5. Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Terhadap Hotel Beston Sumber: https://www.sumselindependen.com/sidang-gugatan-terhadap-hotel-beston-ph-sebut-kliennya-tak-pernah-pecat-penggugat/